BELITUNG, WartaKum7.com – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak BBM jenis Pertalite yang kembali terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Belitung memantik kritik dari berbagai kalangan. Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar persoalan distribusi, melainkan juga menyangkut lemahnya komunikasi publik dan kecepatan respons pihak yang bertanggung jawab.
Anggota DPRD Kabupaten Belitung periode 2019–2024, Syukri Gumay, yang akrab disapa Gumay dan juga pendiri media online BilitonNews.co, menilai persoalan kelangkaan Pertalite tidak boleh dianggap sebagai kejadian berulang tanpa solusi nyata.
Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh kepastian informasi ketika terjadi gangguan pasokan BBM, terlebih Pertalite merupakan bahan bakar yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, pelaku UMKM, nelayan, hingga pengemudi ojek dan angkutan.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya penjelasan setelah antrean mengular, tetapi juga kepastian dan transparansi sejak awal. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menunggu tanpa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi,” ujar Gumay, Selasa 14 Juli 2026.
Gumay mengatakan, Pemerintah Kabupaten Belitung tidak seharusnya hanya menjadi penonton ketika terjadi kelangkaan BBM yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, Pemkab Belitung perlu lebih aktif melakukan koordinasi dengan Pertamina serta memastikan distribusi BBM berjalan normal agar tidak terus menimbulkan keresahan.
“Pemda memiliki tanggung jawab moral untuk hadir di tengah masyarakat. Ketika terjadi persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar, koordinasi lintas instansi harus dilakukan secara cepat, bukan menunggu situasi semakin meluas,” katanya.
Selain menyoroti pemerintah daerah, Gumay juga mengkritik pelayanan komunikasi dari PT Pertamina Patra Niaga.
Ia menyayangkan sikap Sales Branch Manager Belitung PT Pertamina Patra Niaga, Rafli Alhaq, yang dinilainya kurang responsif terhadap upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan terkait penyebab kelangkaan Pertalite.
Padahal, menurut Gumay, media memiliki fungsi sebagai jembatan informasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Ketika komunikasi tidak berjalan baik, ruang publik justru dipenuhi spekulasi yang berpotensi menimbulkan keresahan.
“Media bekerja untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang. Ketika konfirmasi dari wartawan tidak segera direspons, maka hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar juga ikut terhambat. Pejabat publik maupun perusahaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat seharusnya memahami pentingnya keterbukaan informasi,” tegasnya.
Gumay berharap PT Pertamina Patra Niaga dapat meningkatkan kualitas komunikasi publik, khususnya saat terjadi gangguan distribusi BBM. Kecepatan memberikan penjelasan kepada media merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di Belitung agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Jangan sampai setiap kali terjadi kelangkaan, masyarakat hanya mendapat jawaban normatif tanpa solusi yang jelas. Yang dibutuhkan adalah langkah konkret, transparansi, dan kepastian distribusi sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Kelangkaan Pertalite dalam beberapa hari terakhir menyebabkan antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Belitung. Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat karena menghambat aktivitas sehari-hari dan berpotensi memengaruhi roda perekonomian daerah.*AS
