Mojokerto, wartakum7.com. – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus mendorong pembangunan yang inklusif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan, Anak dan Disabilitas yang digelar pada Kamis (12/3) di Pendopo Graha Majatama (GMT) Pemkab Mojokerto. Kegiatan ini menjadi ruang partisipatif bagi perempuan, anak, serta penyandang disabilitas untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan yang diharapkan dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.
Musrenbang tersebut dihadiri oleh Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, jajaran perangkat daerah, organisasi perempuan, Forum CSR, perwakilan penyandang disabilitas, serta Forum Anak Majapahit.
Dalam sambutannya, Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mojokerto dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada tahun 2025, IPM Kabupaten Mojokerto tercatat mencapai angka 77,46. Meski demikian, ia menilai masih terdapat tantangan pada Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) yang saat ini masih berada di bawah rata-rata provinsi maupun nasional.
“IPG kita masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Oleh karena itu, melalui arah pembangunan dan pemilihan program kegiatan yang tepat, saya berharap capaian IPG di masa yang akan datang bisa lebih meningkat,” ujar Albarraa.
Selain itu, Bupati yang akrab disapa Gus Barra ini juga menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan data yang ada, jumlah kasus meningkat dari 48 kasus pada tahun 2024 menjadi 60 kasus pada tahun 2025.
Di sisi lain, Bupati menyampaikan bahwa angka assessment calon pengantin (cantin) anak dibawah umur dari Pengadilan Agama menunjukkan penurunan. Dari 353 kasus pada tahun 2024, menurun menjadi 246 kasus pada tahun 2025. Meski demikian, hal tersebut tetap perlu menjadi perhatian bersama.
“Meskipun assessment cantin anak di bawah umur menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, yaitu 353 kasus pada tahun 2024 menjadi 246 kasus pada tahun 2025, ini tetap perlu menjadi pencermatan kita bersama, untuk menilai apakah berbagai upaya yang telah dilaksanakan selama ini sudah berjalan secara efektif atau masih perlu peningkatan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, orang nomor satu dillingkup Pemkab Mojokerto ini menegaskan bahwa pembangunan daerah harus memperhatikan seluruh potensi sumber daya manusia, termasuk perempuan dan anak. Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto mencapai 1.162.896 jiwa, dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 577.709 jiwa. Menurutnya, potensi besar tersebut perlu diberdayakan secara optimal agar mampu memberikan dampak positif terhadap berbagai indikator pembangunan daerah.
“Kabupaten Mojokerto memiliki potensi sumber daya manusia perempuan yang sangat besar. Apabila potensi tersebut mampu kita berdayakan secara optimal, maka akan memberikan dampak positif terhadap berbagai indikator pembangunan, tidak hanya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia tetapi juga mendorong terwujudnya keluarga yang berkualitas,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan yang memadai agar generasi muda dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, mengingat anak merupakan bagian penting dalam pembangunan masa depan daerah.
Melalui forum Musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto berharap berbagai aspirasi dan masukan dari perempuan, anak, serta penyandang disabilitas dapat menjadi bahan perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Mojokerto.
“Kita fokus pada kebutuhan aspirasi anak, perempuan, dan penyandang disabilitas yang menjadi bagian dari Musrenbang. Tujuan kita memastikan perencanaan daerah mendapat perhatian, perspektif, dan partisipasi mereka. Kita harap dari forum ini ada banyak masukan
