CIREBON,wartakum7.com – Perjuangan mencari keadilan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) bernama Herlina memasuki babak baru. Setelah hampir empat tahun tidak mendapatkan kepastian pemberangkatan ke Taiwan, persoalan yang melibatkan PT Cristal Biru Meuligo kini bergulir melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon.
Pada Rabu (11/11/2026), kedua belah pihak melalui kuasa hukum dari pengugat H. Hasan Bisri MS, S. Pd. I.,S.H.,M.H.,C.IL.,C.IRO.,C.LA., dari pihak tergugat PT CBM Kuasa Hukumnya Bambang Hermanto HS. S. H, dan Dari tergugat kedua dari Disnaker Hendra menjalani proses mediasi di Pengadilan Negeri Sumber.
Perwakilan pengadilan Negeri Sumber Eka Dewi melakukan Mediasi tersebut menjadi kesempatan bagi penggugat dan tergugat untuk mencari jalan penyelesaian tanpa harus melanjutkan perselisihan hingga putusan akhir pengadilan.
Dalam keterangannya, kuasa hukum penggugat H. Hasan Bisri MS, S. Pd. I., S.H.,M.H., C. IL.,C.IRO., C. LA., menyampaikan bahwa persoalan bermula pada September 2022, ketika Herlina mengikuti proses pemberangkatan sebagai calon pekerja migran ke Taiwan. Namun, hingga mendekati empat tahun, kliennya disebut belum memperoleh kepastian pemberangkatan maupun penyelesaian yang jelas dari pihak perusahaan.
Persoalan semakin rumit ketika kliennya berupaya mengundurkan diri.
Menurut keterangan kuasa hukum, pihak perusahaan masih meminta pembayaran ganti rugi dalam jumlah yang dinilai sangat memberatkan, mengingat kondisi ekonomi kliennya yang tergolong tidak mampu.
“Sejak awal kami sudah berulang kali berupaya membuka ruang mediasi. Namun, upaya tersebut belum menghasilkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan. Karena itu, kami menempuh jalur hukum melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH),” ungkap kuasa hukum penggugat.
Dampak Sosial dan Ekonomi Disebut Sangat Berat
Kuasa hukum juga menyoroti dampak yang dialami Herlina akibat persoalan tersebut.
Menurut keterangannya, permasalahan yang berlangsung bertahun-tahun itu bukan sekadar persoalan administrasi ketenagakerjaan, melainkan telah berdampak terhadap kehidupan pribadi dan keluarganya.
Bahkan, disebutkan bahwa persoalan tersebut turut memicu keretakan rumah tangga, sementara anak-anak harus menghadapi kondisi kehidupan yang tidak mudah.
Pihak penggugat menilai kerugian yang dialami kliennya tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga menyangkut kerugian immaterial, tekanan sosial, serta hilangnya kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.
“Kami sangat menyesalkan apabila persoalan seperti ini harus dialami oleh calon pekerja migran. Perusahaan seharusnya memahami bahwa di balik setiap calon pekerja migran terdapat keluarga dan masa depan yang dipertaruhkan,” tegasnya.
Dokumen Pekerja Migran Menjadi Sorotan
Selain persoalan kepastian pemberangkatan dan tuntutan ganti rugi, kuasa hukum juga menyoroti dugaan persoalan penahanan dokumen milik klien, termasuk ijazah.
Menurut pihak penggugat, dokumen pribadi merupakan hak pemiliknya dan tidak seharusnya dijadikan alat untuk memberikan tekanan dalam penyelesaian persoalan antara perusahaan dengan calon pekerja migran.
Kuasa hukum menyatakan, apabila tidak ditemukan penyelesaian dan terdapat bukti yang cukup mengenai dugaan pelanggaran hukum, pihaknya tidak menutup kemungkinan menempuh langkah hukum pidana dengan melaporkan pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab kepada aparat penegak hukum.
“Kami ingin melihat terlebih dahulu apakah pihak tergugat benar-benar memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Jika ada kemauan baik, tentu kami menghargainya. Namun, apabila tidak ada penyelesaian, kami siap mempertimbangkan langkah hukum berikutnya,” ungkapnya.
Kami akan mengkedepankan bagaimana caranya untuk mediasi namun kemudian hari tidak tercapai kesepakatan bersama kami siap kepersidangan selanjutnya ujar Kuasa Hukum tergugat Bambang Hermanto HS.
Mediasi Dilanjutkan 18 November 2026
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam proses mediasi kedua ,hadir dihairkan prisipal kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk melanjutkan perundingan selama 30 hari.
Agenda mediasi berikutnya dijadwalkan pada 18 November 2026. Dalam pertemuan tersebut untuk menghadirkan prisipal dari pengugat dan tergugat , pihak PT Cristal Biru Meuligo diharapkan hadir dengan membawa resume atau usulan penyelesaian sebagai bahan pembahasan bersama.
Kuasa hukum penggugat berharap pertemuan selanjutnya tidak hanya menjadi formalitas persidangan, tetapi benar-benar menghasilkan solusi konkret yang memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi Herlina.
Jangan Sampai Ada Korban Berikutnya
Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan penempatan calon pekerja migran tidak boleh dipandang sebelah mata. Kepastian pemberangkatan, transparansi biaya, perlindungan dokumen pribadi, serta hak-hak calon pekerja migran harus menjadi perhatian serius seluruh pihak terkait.
Jangan sampai seseorang yang berniat memperbaiki kehidupan melalui pekerjaan di luar negeri justru harus menghadapi ketidakpastian bertahun-tahun, beban ekonomi, dan persoalan keluarga.
Kini publik menunggu iktikad baik pihak perusahaan dalam proses mediasi berikutnya.
(Tim)
