Wamenkes Nilai Kota Mojokerto Mampu Jadi Percontohan Nasional Eliminasi TB

Wamenkes Nilai Kota Mojokerto Mampu Jadi Percontohan Nasional Eliminasi TB

Spread the love

 

Kota Mojokerto, wartakum7.com. – Kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas layanan kesehatan menjadi modal penting bagi Kota Mojokerto untuk mempercepat upaya eliminasi tuberkulosis (TB). Dengan dukungan enam rumah sakit, enam puskesmas, serta 10 puskesmas pembantu (pustu), Kota Mojokerto dinilai memiliki potensi menjadi salah satu daerah percontohan dalam penanganan dan pemberantasan TB di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Oktavianus saat meninjau pelaksanaan skrining TB terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kota Mojokerto, Selasa (29/9). Peninjauan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus yang didampingi Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dana Wawali Rachman Sidharta Arisandi.

Usai meninjau secara langsung skrining TB di Kelurahan Surodinawan dan RSUD dr. Wahidin Sudirohusodo, Wamenkes mengapresiasi pelaksanaan skrining TB di Kota Mojokerto yang dinilai telah menyasar kelompok yang tepat, khususnya kontak erat pasien TB dan masyarakat yang memiliki risiko sakit.

“Kami datang ke Kota Mojokerto bersama Ibu Wali Kota melihat program bagaimana dilakukan skrining TB. Tadi saya lihat caranya sudah benar, bahwa kontak erat yang disasar dan orang yang berisiko sakit yang disasar. Itulah strategi kita menurunkan kasus TB di Indonesia,” kata Benjamin.

Menurutnya, Kota Mojokerto memiliki posisi strategis dalam penanganan TB karena selama ini turut memberikan layanan pengobatan bagi pasien yang berasal dari luar wilayah kota. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan kapasitas layanan kesehatan Kota Mojokerto dalam menangani kasus TB. Ia pun melihat peluang Kota Mojokerto untuk menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam upaya pemberantasan TB. Dengan luas wilayah yang relatif kecil serta dukungan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai, proses penemuan kasus secara aktif dinilai dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.

“Kalau bisa kita melakukan pemberantasan TB sebagai percontohan nasional, Kota Mojokerto, Kota Bogor. Saya sudah lihat kota-kota yang bisa karena SDM-nya cukup dan selama ini jadi tumpahan mengobati orang wilayah kota lain,” terangnya.

Lebih lanjut Wamenkes menjelaskan, penguatan skrining menjadi bagian penting dalam memutus rantai penularan TB. Masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TB perlu diperiksa untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya infeksi atau risiko TB, penanganan dapat dilakukan lebih awal.

“Dengan data yang ada kita bisa, seluruh warga Kota Mojokerto yang kontak erat harus diperiksa kesehatannya. Difoto ronsen, kalau begitu dia nggak sakit langsung dapat obat pencegahan, yang sakit langsung diobati,” jelasnya.

Menurut Benjamin, pendekatan tersebut diharapkan mampu mempercepat penemuan kasus sekaligus mencegah berkembangnya infeksi menjadi penyakit TB. Dengan langkah yang konsisten, ia berharap Kota Mojokerto dapat mencapai eliminasi TB dalam beberapa tahun mendatang.

“Harapan saya tiga tahun ke depan Mojokerto salah satu kota bebas TB pertama di Indonesia. Mimpinya saya itu, karena punya wali kota yang hebat,” katanya.

Selain penguatan layanan kesehatan, Benjamin menilai edukasi dan peningkatan pengetahuan masyarakat menjadi faktor penting dalam pengendalian penyakit. Pemahaman yang baik mengenai pola hidup sehat, pencegahan penularan, serta kepatuhan terhadap pengobatan akan memperkuat upaya kesehatan di tingkat masyarakat.

“Yang dibutuhkan adalah edukasi, pengetahuan. Setelah itu masyarakat makin taat. Jadi hidup itu dengan pola hidup sehat itu sudah bisa mengurangi konsumsi obat,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut,  Ning Ita sapaan akrab Wali Kota Mojokerto menyampaikan bahwa Pemkot Mojokerto memiliki komitmen kuat dalam mendukung penguatan sektor kesehatan, termasuk dalam upaya eliminasi TB. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui dukungan anggaran kesehatan yang dialokasikan lebih dari 20 perse