JAKARTA, Wartakum7.com – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menunjukkan perannya sebagai fondasi pembangunan Sumber Daya Manusia SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Memasuki lebih dari satu dekade, JKN tidak hanya memperluas akses layanan kesehatan berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan melalui tata kelola baik, keuangan sehat, dan inovasi layanan yang mudah diakses.
Capaian itu disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025, Kamis 2/7.
“Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan. Ini fondasi terciptanya SDM Indonesia yang sehat dan produktif. Saat masyarakat mendapat layanan berkualitas tanpa beban biaya besar, mereka bisa terus berkarya dan berkontribusi bagi bangsa,” ujar Pujo.
Per 31 Desember 2025, peserta JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62% dari total penduduk Indonesia. Sepanjang 2025, JKN mencatatkan 725,3 juta pemanfaatan layanan, atau rata-rata 1,9 juta layanan per hari.
“Angka ini mencerminkan kepercayaan masyarakat. Layanan berkualitas kini makin mudah diakses di seluruh Indonesia,” kata Pujo.
Kemudahan akses didukung transformasi digital melalui Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi WhatsApp PANDAWA 08118165165, dan Care Center 165. Jaringan faskes juga diperluas menjadi 23.770 FKTP, 3.194 FKRTL, dan 6.190 faskes penunjang.
Hingga akhir 2025, aset bersih Dana Jaminan Sosial DJS Kesehatan Rp30,04 triliun. Jumlah itu cukup untuk 1,88 bulan pembayaran klaim, sesuai ketentuan. Hasil investasi DJS Kesehatan mencapai Rp3,94 triliun.
Dari sisi tata kelola, BPJS Kesehatan meraih opini Wajar Tanpa Modifikasi WTM dari KAP untuk ke-12 kali berturut, atau ke-34 sejak PT Askes. Skor tata kelola 97,67, maturitas GRC 4,01, Baldrige 685, dan Survei Integritas KPK 80,48.
Kajian LPEM FEB UI menyebut JKN berkontribusi Rp129 triliun terhadap PDB, menciptakan 3,5 juta lapangan kerja, serta menyelamatkan 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada 2018–2019. Setiap kenaikan 1% kepesertaan meningkatkan pengeluaran per kapita 2,71%, harapan hidup hingga 3 tahun, dan produktivitas.
Sepanjang 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun. Sebanyak 26,42% digunakan untuk penyakit katastropik yang sebagian besar dapat dicegah. Karena itu, BPJS Kesehatan memperkuat upaya promotif, preventif, kolektabilitas iuran, dan pengendalian biaya.
“Keberhasilan JKN adalah gotong royong seluruh bangsa. Kami berkomitmen berkolaborasi dengan pemerintah, faskes, dan pemangku kepentingan agar JKN berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045,” tegas Pujo.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat menegaskan, BPJS Kesehatan memegang amanah dana publik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Tantangan ke depan adalah menjaga keberlanjutan finansial, kualitas layanan, dan perluasan kepesertaan aktif.
Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar menilai JKN adalah mandat UUD 1945. Guru Besar FEB UI Telisa Aulia Falianty menambahkan, ketahanan pembiayaan JKN adalah investasi SDM jangka panjang.
“Dengan reformasi pembiayaan, efisiensi, dan kolaborasi, JKN akan jadi fondasi masyarakat sehat, produktif, dan berdaya saing,” tutup Telisa.*Tim
