Belitung, Wartakum7.com – Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di tingkat pengecer Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, dilaporkan mencapai Rp14.000 per liter. Angka itu melampaui Harga Eceran Tertinggi HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp10.000 per liter, dan memicu keluhan warga.
Temuan tersebut terjadi di sejumlah titik penjualan eceran di wilayah Membalong yang jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU. Kondisi ini dinilai memberatkan, khususnya bagi nelayan, pekerja tambang rakyat, dan pelaku UMKM yang bergantung pada kendaraan untuk aktivitas harian.
Seorang warga Membalong mengaku terpaksa membeli Pertalite Rp14.000 per liter karena tidak ada pilihan lain.
“HET-nya Rp10.000, tapi di pengecer sudah Rp14.000. Kami yang kerja harian jadi keberatan. Ongkos naik, pendapatan tetap. Mohon dinas terkait segera turun untuk mengecek,” ujarnya.
Keluhan senada disampaikan Surianto, yang akrab disapa Atok. Ia mempertanyakan pengawasan terhadap distribusi dan penjualan BBM subsidi di wilayah tersebut.
Masyarakat mendesak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Kabupaten Belitung untuk segera mengambil langkah.
Warga meminta dilakukan pengawasan, sidak, dan penindakan tegas terhadap oknum pengecer yang menjual BBM subsidi di atas HET. Langkah ini dinilai penting agar subsidi tepat sasaran dan tidak memicu gejolak di masyarakat.
“BBM subsidi itu untuk rakyat. Kalau harganya sudah Rp14.000 per liter, tujuannya melenceng. Kami minta instansi terkait tidak tinggal diam,” kata Atok, Sabtu 4 Juli 2026.
Kenaikan harga eceran di atas HET berpotensi memicu inflasi biaya transportasi dan harga barang. Praktik penjualan di atas ketentuan juga dapat merugikan negara serta masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi.
Hingga berita ini diturunkan, media ini masih berupaya mengonfirmasi keterangan resmi dari Disperindag Belitung maupun ESDM Babel terkait temuan harga Pertalite Rp14.000 per liter di lapangan.
Masyarakat berharap ada respons cepat berupa pengawasan langsung, pendataan pengecer, dan sosialisasi aturan harga kepada masyarakat luas.*AS
