Sosiasliasai Vaksinasi Covid-19 untuk Kader PKK Desa/Kelurahan se-Kecamatan Mojosari Bupati Wanti-wanti Lansia Komorbid Rentan Covid

Spread the love

Sosiasliasai Vaksinasi Covid-19 untuk Kader PKK Desa/Kelurahan se-Kecamatan Mojosari

Bupati Wanti-wanti Lansia Komorbid Rentan Covid

Mojokerto | Wartakum7.com – Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Mojokerto Bupati Ikfina Fahmawati, memberi sosialisasi kesehatan terkait manfaat vaksin, termasuk mengarahkan masyarakat agar tidak fobia vaksin. Sosialisasi ini ditekankan bupati kepada para kader PKK desa/kelurahan se-Kecamatan Mojosari, (Selasa, 28/9/21) di Kantor Kecamatan Mojosari.

“Vaksin ini harus selesai. Karena kalau tidak, PPKM kita masih akan terus berada di level 3. Padahal tempat wisata baru boleh dibuka kalau PPKM sudah bisa level 2, bersyukur kalau bisa level 1. Vaksinasi kita saat ini baru 40% dari target 862.14, padahal target untuk mencapai herd immunity adalah 70%,” tegas Bupati.

Dalam dialog interaktif dengan para peserta sosialisasi, Bupati juga menekankan untuk tidak takut vaksin apalagi bagi yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Seperti diabetes melitus, hipertensi, dll.

“Kemenkes RI sudah memberi arahan, untuk mengutamakan vaksin bagi yang punya komorbid seperti diabetes melitus, hipertensi dll. Nah, ini sangat rentan diderita oleh para warga kita yang lansia. Karena angka kesakitan dan kematian tinggi ada di kelompok rentan ini. Jadi, Jangan takut vaksin. Takut atau tidak takut, semua tergantung mindset dan kebiasaan. Ayo ubah mindset tidak takut vaksin dengan berbagai alasan. Misalnya takut bahan vaksin tidak halal. Padahal Pemerintah sudah jamin ini aman dan halal,” lanjut Bupati.

Selain itu, Bupati juga menerangkan rumpun Covid-19 yang masih satu keluarga dengan virus influenza yang umum. Mengapa influenza tidak perlu vaksin seperti Covid-19? Bupati menyebut karena Covid-19 jauh lebih berbahaya, dapat memicu kesakitan medis yang parah, hingga membahayakan nyawa penderitanya.

“Begitu pentingnya vaksin ini, hingga Pemkab nanti akan mempertimbangkan sanksi administratif apabila tidak mau vaksin. Rencana ini dituangkan dalam Perpres,” tandas Bupati. ( END ).