Kota Tangerang | Wartakum7.com – Kebijakan pemerintahan Kota Tangerang, terkait area Pusat Pemerintahan Kota Tangerang dijadikan sirkuit balapan yang telah mempengaruhi pelayan publik menjadi tidak maksimal dan kontradiktif dikalangan, Rabu (23/11/22).
Hal ini disoroti berbagai lembaga dan element masyarakat, tentunya dalam Pekan Olah Raga Provinsi Banten (Porprov VI) yang terkesan tidak profesional dimana minimnya persiapan sehingga mengundang kebijakan yang sesat.
Lembaga Swadaya Masyarakat Geram Banten Kota Tangerang, Romo selaku ketua DPC dirinya menyayangkan akan adanya gangguan terhadap pelayanan publik, kepentingan warga masyarakat tidak terlayani dengan penutupan akses masuk ke Pemkot Kota Tangerang.“Kita akan selalu mendukung semua kebijakan pemerintah khususnya di Kota Tangerang, namun kita sangat menyayangkan ketika kebijakan mengganggu sarana pelayanan publik”, Ujar Romo.
Selanjutnya Romo menyikapi terkait area puspem dijadikan tempat sirkuit balapan, dirinya menyampaikan, “apakah persiapan dalam Porprov itu yang sudah menggelontorkan miliaran rupiah dikemanakan aja dan apakah sebelumnya tidak mempersiapkan,jika melum mampu mengadakan even setingkat provinsi ya jangan dipaksakan dong, semestinya kegiatan balapan jangan menghentikan kegiatan pelayanan, saya kurang setuju karena masih ada tempat yang lainya untuk mengalihkan balapan khususnya tempat untuk sirkuit, lihat saja para pegawai malah ikut-ikutan menonton apakah itu yang diharapka ditambah aktivitas warga terganggu ditambah ini sangat membahayakan masyarat belum lagi suara yang bakal merusak gendang telinga”, terang Romo.
Kita akan siapkan data-data dan bukti-bukti mulai dari tahap penunjukan langsung sampai tidak siapnya diselenggarakan kegiatan pekan olahraga provinsi yang merugikan keuangan daerah yang notabennya menggunakan uang dari pajak masyarakat,” imbuhnya.
Ketum Garda Aktif Tangerang Raya (GATRA) Dr. Bahru Navizha SH., SE., MM turut menanggapi perihal sirkuit balapan tutup akses layanan publik, Kurang nya sarana olahraga dan atlit dalam pelaksanaan hingga menggunakan pasilitas Umum sebagai sarana kegiatan, menjadi giat aktivitas masyarakat terganggu.
“Kita mendukung semua kegiatan Porprov ada di kota Tangerang, dengan menggunakan anggaran daerah, tapi tidak juga mengganggu giat kerja pencari nafkah, dengan menutup pasilitas Umum yang seharusnya sudah di siapkan sebelum di tunjuk sebagai panitia Porprov VI Banten, jelas nya.
Sementara Walikota maupun Wakil Walikota Tangerang setelah dikonfirmasi, namun belum menanggapi perihal ini hingga berita di tayangkan.
“Kita akan selalu mendukung semua kebijakan pemerintah khususnya di Kota Tangerang, namun kita sangat menyayangkan ketika kebijakan mengganggu sarana pelayanan publik”, Ujar Romo.
